Pages Navigation Menu

Warga berharap perusak lingkungan diusut secara tegas

Warga berharap perusak lingkungan diusut secara tegas

Bengkulu – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bengkulu mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan korupsi sektor pertambangan.

“KPK perlu usut korupsi sektor pertambangan, berangkat dari data yang disampaikan Ketua KPK Abraham Samad bahwa 60 persen perusahaan batu bara tidak bayar pajak,” kata Direktur Walhi Bengkulu Beny Ardiansyah, di Kota Bengkulu beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan hal itu saat aksi simpati “freeze mob” mendukung penerapan UU Minerba nomor 4 tahun 2009, terutama poin larangan ekspor mineral dan batubara dalam bentuk mentah yang mulai berlaku per 12 Januari 2014.

Berdasarkan data Ditjen Pajak kata Beny, jumlah perusahaan pertambangan di Indonesia mencapai 5.800 perusahaan dimana dari jumlah tersebut 60 persen tidak bayar pajak.

“Tidak bayar pajak tapi tetap bisa produksi, jelas ada korupsi, kami desak KPK untuk mengusut korupsi pertambangan,” katanya menegaskan.

Menurut Beny, dengan sistem otonomi daerah dimana pemerintah daerah berwenang menerbitkan izin usaha pertambangan, membuat pengelolaan sektor tambang semakin sulit dikontrol.

Data Walhi Bengkulu menyebutkan, terdapat 30 izin konsesi perusahaan pertambangan yang berada di kawasan hutan lindung.

Sebagian besar perusahaan tambang yang sudah berproduksi, tidak memperhatikan persoalan reklamasi atau penghijauan di bekas galian.

“Ada juga konsesi yang diberikan di atas lahan kelola masyarakat, sehingga rawan konflik sosial dan menurut kami ini sarat korupsi,” ujarnya.

Selain itu, aktivitas pertambangan di Bengkulu, terutama eksploitasi batubara telah merusak daerah aliran sungai (DAS) dan mencemari sungai, seperti halnya Sungai Bengkulu.

Walhi Bengkulu juga mendesak pemerintah agar lebih ransparan dan akuntabel dalam pengelolaan sektor pertambangan, sebab pendapatan negara, bahkan daerah dari sektor tambang tidak signifikan dengan kerusakan yang ditimbulkan.

Walhi pun menilai, penerapan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara akan menekan laju kerusakan lingkungan di Tanah Air.

“Laju atau kecepatannya yang berkurang, bukan menghilangkan kerusakan lingkungan, sebab selama ini sistemnya keruk habis lalu ekspor,” kata aktivis Walhi Bengkulu, Sony Taurus.

Ia mengatakan hal itu saat aksi simpati mendukung penerapan UU Minerba nomor 4 tahun 2009 yang digelar Walhi Bengkulu bersama sejumlah aktivis lingkungan setempat di Simpang Lima, Kota Bengkulu.

Dalam aksi itu, Walhi mendesak pemerintah agar tegas menerapkan Undang-Undang baru pengganti UU nomor 11 tahun 1967 itu.

“Terutama larangan ekspor bahan mentah, harus benar-benar diterapkan dan ditindak pelanggarnya,” katanya.

Aksi yang diikuti sejumlah aktivis lingkungan hidup tersebut juga mendesak pemerintah agar lebih transparan dalam pengelolaan sektor pertambangan.

Sesuai UU Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

“Mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu optimal, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan,” katanya menjelaskan.

Pengelolaan mineral dan bahan tambang lainnya menurutnya, harus berkeadilan, agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Lanjut Sony, Indonesia yang menduduki peringkat ke-6 terbesar untuk negara yang kaya akan sumber daya pertambangan tentu menjadi incaran pemilik modal baik dalam hingga luar negeri.

Data Ditjen Pajak Republik Indonesia bahwa ada 5.800 perusahaan pertambangan di Indonesia yang seharusnya memberikan kontribusi bagi kesejahteraan rakyat.

“Kenyataannya di kantong-kantong pertambangan, terutama di Bengkulu, seperti di Bengkulu Tengah dimana ribuan ton batubara sudah dikeruk, tapi daerah itu salah satu kabupaten termiskin,” katanya.

Walhi Bengkulu juga mendesak pemerintah daerah agar lebih selektif memberikan izin kuasa pertambangan kepada investor, sebab tidak sedikit yang menimbulkan konflik horizontal antara perusahaan dengan masyarakat.

Beberapa waktu lalu, sejumlah perwakilan warga Desa Margabakti Kecamatan Ketahun mendatangi Kantor Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bengkulu Utara, menolak operasi pertambangan batubara yang diduga dioperasikan Koperasi Prim Koppol tanpa izin.

“Kami menolak tambang batubara yang dioperasikan primer koperasi polisi, karena akan menggerus areal permukiman dan kebun warga,” kata Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Margabakti, Siswandi, saat dihubungi dari Kota Bengkulu.

Ia mengatakan kedatangan warga ke Kantor ESDM Bengkulu Utara bersama aktivis Walhi Bengkulu untuk mempertanyakan izin pertambangan batubara di wilayah desa mereka.

Setelah dikonfirmasi dengan ESDM Bengkulu Utara kata dia, ternyata koperasi tersebut tidak terdaftar dan tidak memiliki izin.

“Kami minta Dinas ESDM menertibkan tambang yang tidak memiliki izin ini, karena masyarakat sudah resah,” tamahnya.

Ia mengatakan luas areal pertambangan itu sekitar 3.000 hektare, yang lokasinya merupakan permukiman warga desa dan sebagian kebun.

Saat ini di lokasi, sudah ada pembukaan jalan menuju lokasi pertambangan.

“Keberadaan tambang ini tidak pernah disosialisasikan dengan warga, apalagi membahas ganti rugi,” ujarnya.

Awalnya kata dia, pertambangan di wilayah itu dibuka oleh mantan kepala desa, dengan sistem tambang rakyat.

Namun, aktivitas tersebut mendapat penolakan dari warga yang tidak menginginkan desa dan perkebunan mereka jadi areal pertambangan.

“Kami tidak ingin seperti Desa Gunungpayung yang kesulitan air bersih karena limbang tambang batubara,” ujarnya.

Manajer Kampanye Walhi Bengkulu Sony Taurus mengatakan selain mendatangi Kantor ESDM Bengkulu Utara, sebanyak 650 kepala keluarga di Desa Margasakti juga akan menyurati Dinas ESDM provinsi, Polda Bengkulu, Badan Lingkungan Hidup (BLH) tentang penolakan pertambangan itu.

“Pemerintah daerah agar tegas menindak perusahaan atau koperasi, termasuk tambang rakyat yang tidak ada izin,” kata Sony.

Ia mengatakan ada dugaan bahwa salah satu perusahaan tambang batubara di sekitar desa yang mengincar areal 3.000 hektare tersebut.

Amankan Hutan

Sementara itu, Tim Gabungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, tahun 2014 akan melanjutkan pengamanan kawasan hutan yang rusak di daerah itu di titik yang diduga marak pencurian kayu.

“Sekarang fokus pada penambahan titik kawasan hutan yang akan diamankan dari aktivitas perambahan,” kata Kabid Kehutanan Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan (DP3K) Kabupaten Mukomuko, Wahyu Hidayat.

Ia mengatakan belum ada keputusan tim soal hasil pengecekan empat titik kawasan hutan yang rusak di daerah itu, yakni hutan produksi terbatas (HPT) Air ipuh I, HPT Air ipuh II, HP Air Rami, dan HP Air Dikit.

Menurut dia, tim saat ini fokus pada penambahan titik kawasan hutan yang diamankan dari aktivitas perambahan di daerah itu.

Tim pengamanan hutan, kata dia, memfokuskan pengamanan di kawasan hutan produksi terbatas (HPT) Air Manjuto karena diduga kayu rata-rata banyak keluar dari situ.

Ia menegaskan, tidak akan segan-segan menghajar jika ditemukan aktivitas pembalakan liar atau pencurian kayu dalam kawasan hutan di daerah tersebut.

“Kalau sifatnya kayu yang dicuri dari hutan itu kita hajar saat itu juga,” ujarnya lagi.

Lebih lanjut, ia menerangkan, penambahan titik kawasan yang menjadi fokus pengamanan tim pemerintah setempat dari perambahan masih masuk kegiatan tahun 2013.

“Kegiatan ini hanya empat titik. Namun tim sepakat menambah satu titik kawasan yang diamankan dari perambahan,” ujarnya.

Sementara itu, Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menangkap N (55), penjual satwa liar yang dilindungi sekaligus menyita berbagai macam jenis kulit satwa tersebut dari rumahnya di Desa Lalangluas.

“Pelaku N ditangkap hari Kamis (23/1) pukul 16.30 WIB di rumahnya di Desa Lalangluas, Kecamatan V Koto,” kata Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Mukomuko, AKBP Wisnu Widarto, melalui Kasat Reskrim AKP Dauglas Mahendrajaya, di Mukomuko.

Ia mengatakan, dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti (BB) berupa satu kulit anak harimau sumatera panjang 90 Cm, dua kepala rusa bertanduk ukuran besar dan sedang, dan satu tanduk kijang.

Kemudian, lanjutnya, satu trenggiling hidup, dan bulu ekor burung kuaok.

Ia menjelaskan, dari pengakuan pelaku dari berbagai macam jenis satwa liar dilindungi miliknya itu, rencananya hanya kulit harimau dan trenggiling yang baru didapatnya di jual, sisanya sebagai koleksi.

“Kalau kepala rusa yang sudah dikeringkan itu, keterangan pelaku diperolehnya turun temurun dari neneknya dahulu,” ujarnya.

Kulit anak harimau sumatera yang diperkirakan berusia empat hingga lima bulan itu, sebutnya, diperoleh dari pelaku dari warga Desa Pondok Panjang.

Pelaku, kata dia, berdalih hanya sebagai penjual kulit harimau yang diperoleh tiga hari yang lalu dari orang lain itu kepada pemesan. Setelah terjual uangnya baru diserahkan kepada pemilik kulit harimau tersebut.

“Kulit harimau itu, belum dibayarnya kepada pemiliknya karena belum terjual,” ujarnya lagi.

Sedangkan, lanjutnya, trenggiling yang masih hidup, baru didapatkan di sebuah sungai di wilayah itu dan rencananya juga dijual kalau ada yang mau membeli.

Ia menegaskan, akibat perbuatannya itu, pelaku melanggar pasal 40 ayat 2 junto jo pasal 21 ayat 2 huruf d Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dengan ancaman maksimal 5 tahun.

“Pelaku ini melanggar undang-undang itu karena meniagakan, menyimpan, dan memiliki kulit tubuh atau bagian lain satwa yang dilindungi dalam keadaan mati,” ujarnya lagi.

Pelaku N mengatakan memperoleh kepala rusa itu dari nenaknya, sedangkan kulit harimau bukan miliknya tetapi hanya menjual kepada pemesan dari Bangko atas nama D seharga Rp12 juta.

Sedangkan, lanjutnya, trenggiling juga akan dijualnya tetapi belum ada yang mau membelinya.

Dari beberapa contoh persoalan yang ada, warga mengharapkan pengusutan secara tegas terhadap para pelaku perusak lingkungan, bila perlu KPK turun tangan.

 

Sumber :  antara-bengkulu (04 Februari 2014)

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>