Pages Navigation Menu

Memilih antara investasi dan pelestarian hutan

Memilih antara investasi dan pelestarian hutan

Prediksi yang tidak cerah menaungi sektor kehutanan

di Indonesia karena investasi di sektor tersebut pada tahun 2014

berpotensi mandek karena pertumbuhan perekonomian Indonesia dinilai

tidak sebaik tahun-tahun sebelumnya.

“Skenario terburuk bila pertumbuhan Indonesia hanya di bawah 5 persen

pada tahun 2014, investasi sektor kehutanan dapat mandek,” kata

Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto dalam jumpa pers

Capaian Kinerja Kemenhut Tahun 2013 di Jakarta, Senin (23/12).

Menurut dia, hal tersebut telah terlihat dari indikasi investasi sektor

kehutanan pada tahun 2013 yang hanya meningkat sedikit yaitu hanya

sekitar 3 persen.

Ia mengungkapkan bahwa investasi kehutanan di Tanah Air hanya meningkat

dari Rp62,35 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp64,31 triliun pada tahun

2013.

Untuk investasi di sektor kehutanan pada tahun 2013 terbagi antara lain

atas investasi industri sebesar Rp54,89 triliun, investasi hutan alam

Rp6,6 triliun, investasi hutan tanaman rakyat Rp44,38 miliar, dan

investasi restorasi ekosistem Rp20,58 miliar.

Sekjen Kemenhut mengemukakan bahwa penurunan investasi tampaknya terjadi

di berbagai sektor akibat dari defisit neraca perdagangan yang dialami

Indonesia.

Dampaknya, ujar dia, Pemerintah berencana mengerem pertumbuhan ekonomi

karena salah satu penyebab defisit adalah banyaknya impor yang

dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

Kebutuhan masyarakat, lanjutnya, terutama kelas menengah meningkat,

tetapi tak bisa dipenuhi industri nasional.

Untuk itu, Hadi mengemukakan bahwa pihaknya dalam menyikapi perlambatan

itu juga akan berstrategi dengan mengembangkan investasi padat karya

dibandingkan dengan investasi padat modal.

Sementara itu, ekspor dari produk sektor kehutanan, terutama menuju ke

negara China, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, India, Taiwan,

Arab Saudi, Australia, dan Malaysia.

“Total nilai ekspor ke 154 negara adalah 5,69 miliar dolar AS,” ucapnya.

 

-          Modus Bergeser

Kemenhut juga menyatakan modus deforestasi pada saat ini mulai bergeser

kepada eksploitasi sumber daya alam sehingga makin banyak aktivitas

perkebunan dan pertambangan yang tidak berizin.

“Saat ini modus deforestasi dan degradasi hutan selain pembalakan liar

(illegal logging) juga sudah bergeser kepada pola eksploitasi sumber

daya alam, seperti kegiatan perkebunan dan pertambangan di dalam kawasan

hutan tanpa izin,” kata Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Kemenhut Sonny Partono.

Menurut Sonny, pihaknya selaku penanggung jawab perlindungan hutan telah

melakukan upaya penegakan hukum terhadap para pelaku perusakan hutan dan

peredaran ilegal hasil hutan.

Apalagi, berdasarkan data Kemenhut, perambahan hutan dan pembalakan liar

pada tahun 2013 telah menimbulkan kerugian negara hingga sebesar Rp1,17

triliun.

Ia memaparkan, pada tahun 2013, terdapat berbagai kasus perambahan hutan

yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan.

Sejumlah kasus itu, antara lain perambahan kawasan hutan produksi Desa

Lapao Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara untuk penambangan oleh

PT WIL, dan perambahan kawasan hutan lindung Gunung Bawang Kabupaten

Bengkayang untuk penambangan oleh PT PHJ.

Penegakan perambahan hutan yang dilakukan oleh oknum investor atau

sejumlah perusahaan sebenarnya juga sejalan dengan Simposium Jaringan

Hakim Asia di Manila, Filipina, Desember 2013, yang digelar bersama oleh

Bank Pembangunan Asia, Program Lingkungan PBB, dan World Wildlife Fund

bertujuan memperkuat kerja sama pemberdayaan hukum lingkungan.

“Hakim Agung dan lembaga kehakiman senior lain memainkan peran penting

guna memperbaiki pemberdayaan lingkungan dan memperkuat penegakan

hukum,” kata Penasihat Umum ADB Christopher Stephens.

Menurut dia, keberadaan mereka merupakan hal penting karena dapat

mengarahkan profesi legal, komunitas penegakan hukum, dan masyarakat

yang lebih luas menuju aturan sistem hukum yang mempromosikan keadilan

lingkungan.

Apalagi, sumber daya alam saat ini dinilai berada dalam ancaman terkait

nafsu beragam pihak untuk mengeksploitasi dan melakukan praktik-praktik

yang merusak, seperti pembalakan liar dan penangkapan ikan ilegal.

Jaringan Hakim Asia juga menyorot bahwa terdapat kesenjangan dalam

menghargai nilai modal sumber daya alam di sepanjang Asia sehingga

dibutuhkan aturan hukum perlindungan sumber daya alam yang perlu lebih

diperkuat.

Senada dengan Jaringan Hakim Asia, LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi)

Indonesia mendesak Pemerintah tidak gegabah memberikan izin hutan

tanaman industri (HTI) kepada perusahaan karena akan memicu pola yang

mengakibatkan kerusakan sistematis.

“Tanggung jawab dan sanksi terhadap unsur eksekutif pemerintahan yang

memberikan kuasa HTI dan perkebunan skala besar harus segera diwujudkan

untuk mengendalikan kerusakan yang telah melampaui daya tampung

lingkungan ini,” kata Pengampanye Hutan Walhi Nasional Zenzi Suhadi.

Ia berpendapat bahwa kerusakan seperti banyaknya kebakaran hutan di

berbagai daerah tidak bisa dilepaskan dari pola kebijakan peruntukkan

lahan dan hutan di Indonesia yang mengacu pada relasi politik rezim yang

berkuasa.

Menurut dia, telah terjadi perubahan pola eksploitasi hutan menjadi

ekstraktif dan monokultur, seperti perkebunan sawit, HTI, dan tambang,

yang menciptakan kerusakan yang lebih besar dan sistematis terhadap

lingkungan dan hajat hidup rakyat.

“Puluhan juta wilayah hutan hujan tropis Indonesia mengalami degradasi

menjadi lahan kritis dan bentang alam homogen oleh sawit, Ecalyptus dan

Akasia, menciptakan akumulasi kerusakan yang kompleks dan masif terhadap

bentang alam di beberapa pulau di Indonesia,” katanya.

-          Hentikan Monokultur

Selain itu, Walhi juga mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk

menghentikan aktivitas penanaman monokultur (hanya satu jenis tanaman

untuk lahan yang luas) karena mengingatkan pada masa kolonial.

“Walhi meminta Pemerintah untuk menghentikan model pengembangan

perkebunan besar monokultur yang rakus lahan karena terbukti tidak mampu

memperbaiki kesejahteraan rakyat, tetapi justru lebih banyak memberikan

dampak negatif bagi keberlanjutan lingkungan dan keselamatan rakyat,”

kata Direktur Eksekutif Nasional Walhi Abetnego Tarigan.

Menurut dia, pengalaman monokultur yang sedang dihadapi di berbagai

daerah sebenarnya mengingatkan pemerintah RI akan pengalaman pahit

pengembangan industri pangan melalui proyek lahan gambut sejuta hektare

serta pengalaman pahit masa kolonialis liberal Hindia Belanda yang telah

merusak sendi-sendi kehidupan rakyat.

Untuk itu, dia mengingatkan pemerintah Indonesia untuk menghentikan

pengembangan dan perluasan kebun-kebun monokultur skala besar,

mengevaluasi monokulturisasi yang sudah berlangsung, serta melakukan

audit menyeluruh terhadap perizinan yang sudah dikeluarkan.

Selain itu, lanjutnya, Pemerintah juga diminta menyelesaikan konflik

sosial yang terjadi, menghentikan praktik-praktik “pemutihan”

pelanggaran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan

segera melakukan moratorium konversi hutan berbasis capaian.

“Sudah saatnya pemerintah Indonesia mengkaji keberadaan investasi rakus

lahan dan menggantikannya dengan mendorong pengelolaan pertanian

berbasis rakyat, mendorong pengelolaan kawasan hutan berbasis rakyat dan

komunitas, serta mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak

masyarakat atas wilayah kelolanya untuk perwujudan pembangunan yang

berkeadilan dan lestari,” ujarnya.

Ia memaparkan pengembangan komoditas dengan melakukan penanaman secara

monokultur dalam luasan besar dan masif (perkebunan skala besar) memang

telah berlangsung selama ratusan tahun di Indonesia.

Hal tersebut terjadi sejak perkebunan kayu skala besar sudah dirintis

sejak abad ke-19, yaitu sekitar tahun 1847 oleh pemerintahan kolonial

Belanda untuk pemenuhan kebutuhan pembuatan kapal-kapal perang dan

kapal-kapal dagang Belanda.

Di samping pembangunan kebun kayu secara monokultur dan masif, ujar dia,

penguasa kolonial juga memaksakan monokulturisasi melalui sistem tanam

paksa (cultuurstelsel) di sekitar tahun 1830 sampai dengan 1870 untuk

pemenuhan kepentingan pasar Eropa.

Sementara itu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyatakan

perekonomian Indonesia masih didominasi sektor ekstraktif, seperti

pertambangan minyak dan gas bumi serta masih mengabaikan peningkatan

kapasitas sumber daya manusia dan riset teknologi.

“Indonesia masih belum banyak meningkatkan kapasitas SDM dan riset. Ini

cukup sedih karena berbeda dengan kondisi seperti di Korea Selatan dan

China,” kata Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Maxensius Tri

Sambodo di Gedung Widya Graha LIPI, Jakarta, Selasa (17/12).

Menurut dia, kurang berkembangnya inovasi dalam pertumbuhan perekonomian

Indonesia, antara lain karena pembangunan di Tanah Air masih berdasarkan

sumber daya alam, terutama perdagangan di sektor minyak bumi dan gas.

Fenomena tersebut, lanjutnya, merupakan hal yang sangat ironis karena

mirip dengan yang menjadi pola perekonomian pada zaman kolonial Belanda

yang bergantung pada pengeksploitasian sumber daya alam yang terdapat di

Indonesia. “Ini sama dengan zaman kolonial yang ekstraktif,” ujarnya. (Antara).

 

Sumber : http://www.antarabengkulu.com/berita/21033/memilih-antara-investasi-dan-pelestarian-hutan

(Selasa, 31 Desember 2013 20:45 WIB).

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>