Pages Navigation Menu

KLHK belum setujui usulan jalan membelah TNKS

KLHK belum setujui usulan jalan membelah TNKS

Bengkulu, 03 November 2016

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum menyetujui usulan membuka jalan dengan membelah Taman Nasional Kerinci Seblat yang disampaikan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Koordinator Program Akar Network Ali Akbar di Bengkulu, Kamis., mengatakan KLHK masih menunggu kajian dari Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB (Unesco).

“Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditandatangani Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, intinya belum menyetujui usulan pembukaan jalan membelah TNKS,” katanya.

Akar Network merupakan gabungan dari sembilan lembaga lingkungan hidup dari tiga provinsi di Pulau Sumatera yang fokus pada penyelamatan kawasan TNKS seluas 1,3 juta hektare yang meliputi empat provinsi yakni Provinsi Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan.

Menurut Ali, usulan pembukaan jalan melintasi TNKS disampaikan Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti pada 7 September 2016. Dalam surat Pemprov Bengkulu itu, disebutkan bahwa pembukaan jalan tersebut untuk meningkatkan aksesibilitas antar-kabupaten dan provinsi.

Usulan pembukaan jalan sepanjang 107 kilometer dalam wilayah TNKS terbagi di tiga jalur yakni menghubungkan Kabupaten Lebong (Bengkulu) ke Kabupaten Musirawas (Sumatera Selatan) dengan panjang 38,45 kilometer dan melalui TNKS sepanjang 31,52 kilometer.

Berikutnya usulan pembukaan jalan yang menghubungkan Kabupaten Lebong (Bengkulu) menuju Kabupaten Merangin (Jambi) dengan panjang jalan 27,20 kilometer yang seluruhnya melalui kawasan TNKS.

Satu usulan jalan tembus lainnya adalah menghubungkan Kabupaten Mukomuko (Bengkulu) menuju Kabupaten Kerinci (Jambi) sepanjang 42,34 kilometer, yang melintasi TNKS sepanjang 25,22 kilometer.

Pertimbangan yang disampaikan Kementerian KHLK dalam surat tertanggal 30 September 2016 itu adalah kawasan TNKS sebagai situs Warisan Dunia atau “The Tropical Rainforest Heritage of Sumatera” (THRS) saat ini masuk dalam Daftar Warian Dunia dalam Bahaya atau “The List of World Heritage in Danger” yang diakibatkan oleh pembukaan jalan.

Oleh karena itu, perlu kehati-hatian dalam mengambil keputusan terhadap permohonan kerjasama, perubahan fungsi dan perubahan peruntukan kawasan TNKS untuk pembangunan jalan.

Selain itu, salah satu poin keputusan sidang World Heritage Centre (WHC) ke-40 di Turki pada Juli 2016 untuk Kawasan Warisan Alam Dunia, Pemerintah Indoneia berkomitmen untuk tidak memberikan izin terhadap pembangunan jalan baru dalam kawasan THRS.

“Karena dikhawatirkan mengganggu nilai dan fungsi kawasan itu secara keseluruhan sehingga untuk peningkatan jalan yang sudah ada pun harus melalui kajian Unesco,” ujar mantan Direktur Walhi Bengkulu itu.

Lebih lanjut Ali menjelaskan bahwa usulan Pemprov Bengkulu tersebut oleh KLHK akan ditindaklanjuti bila sudah ada kajian dampak pembukaan jalan tersebut oleh Unesco.

Akar Network kata Ali sudah mengadvokasi rencana pembukaan jalan di TNKS sejak 2016 di mana rencana pembukaan jalan tersebut lebih kepada pemenuhan janji-janji politik para kepala daerah baru.

Sembilan lembaga lingkungan yang bergabung dalam Akar Network yakni Lembaga Tumbuh Alami (LTA), Lahar, Perak dan Lembaga Tiga Beradik (LTB) yang berkedudukan di Provinsi Jambi, Yayasan Kanopi, Genesis dan Walhi Bengkulu berbedudukan di Provinsi Bengkulu dan Institute Conservation Society (ICS) Solok Selatan di Sumatera Barat.(Sumber : Antara Bengkulu)

……………………

http://www.antarabengkulu.com/berita/40148/klhk-belum-setujui-usulan-jalan-membelah-tnks

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>