Pages Navigation Menu

PERDA No.06 tahun 2012. RTRW Kabupaten Mukomuko 2012–2032

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR    06   TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO

TAHUN 2012–2032

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang:        a.    bahwa ruang merupakan wadah bersifat terbatas dan tidak terbaharui, sehingga perlu dikelola secara bijaksana dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang;

  1. bahwaperkembangan pembangunan khususnya permanfaatan ruang diwilayah Kabupaten Mukomuko diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam. Sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung, dan kelestarian lingkungan hidup;
  2. bahwa Perubahan kebijakan pemerintah dalam skala besar, serta terjadinya perubahan faktor-faktor eksternal dan internal membutuhkanpenyesuaian penataan ruang wilayah Kabupaten Mukomuko secara dinamis dalam satu kesatuan tata lingkungan berdasarkan kondisi fisik, kondisi sosial budaya, dan kondisi sosial ekonomi melalui penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko sampai tahun 2032;
  3. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4)( butir b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,  perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mukomuko Tahun 2012-2032;

Mengingat :

  1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260 );
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104;  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
  4. Undang-Undang Nomor9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
  7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaan Negara Republik Indonesia Nomor  4169);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 46, Tambahan Lembaan Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
  12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

 

  1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073)
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang  Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
    1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4966);
    2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5015);
    3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5025);
    4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
    5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
    6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang  Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5168);
    7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang  Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
    8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan  Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
    9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
    10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
    11. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
    12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang  Penyelengggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
    13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang  Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
    14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang  Pelaksana Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
    15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang  Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
    16. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang  Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5151);
    17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
    18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2011 Tentang sungai(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230)
    19. Keputusan Persiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindunng;
    20. Pearaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
    21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15 Tahun tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
    22. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
    23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Ddaerah;

 

 

 

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 643/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas +  2.192 (duaribu seratus sembilan puluh dua) hektar, Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan Seluas + 31.013 (tigapuluh satu ribu tiga belas) hektar dan penunjukkan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas + 101 (seratus satu) hektar di Provinsi Bengkulu;

 

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan    :        PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2012-2032.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  1. Provinsi yang dimaksud adalah Provinsi Bengkulu
  2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  3. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
  4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  5. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  6. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
  7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, perairan, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainhidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
  8. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola peruntukan ruang, baik direncanakan maupun tidak, yang menunjukkan hierarki dan keterkaitan peruntukan ruang.
  9. Penataan Ruang adalah proses perencanaan, peruntukan ruang dan pengendaliannya.

10. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko yang menetapkan lokasi kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan pemukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah-wilayah dalam Kabupaten Mukomuko yang akan akan menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah kabupaten.

12. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

13. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

14. Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah pusat pelayanan kawasan yang dipromosikan menjadi PKL.

15. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

16. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

17. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.

18. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.

19. Sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untu pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.

20. Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.

21. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam,

sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna pembangunan berkelanjutan.

22. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

23. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi, serta memelihara kesuburan tanah.

24. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.

25. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

26. Kawasan Sekitar Waduk dan Situ adalah kawasan di sekeliling waduk dan situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsinya.

27. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.

28. Kawasan Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena kondisi alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

29. Kawasan Suaka Margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan dan perlindungan terhadap habitatnya.

30. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi

31. Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

32. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 (seratus) meter dari pasang tertinggi ke arah darat.

33. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas,

pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.

34. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.

35. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

36. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Mukomuko dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

37. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

38. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

39. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif  masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

 

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan

 

Pasal 2

Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan ruang Kabupaten Mukomuko dengan kemandirian ekonomi berbasiskan agropolitan dan minapolitan dengan selalu mempertahankan kelestarian budaya dan lingkungan serta kemampuan mengantisipasi bencana.

 

BAB III

FUNGSI DAN KEDUDUKAN

(1)  RTRWK berfungsi sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumberdaya, dan pembangunan daerah serta penyelaras kebijakan penataan ruang nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dan RTRWK juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

(2)  Kedudukan RTRWK adalah:

  1. Sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun tata ruang Provinsi, dan pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di kabupaten;
  2. Sebagai dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang Kabupaten lain yang berbatasan; dan kebijakan pemanfaatan ruang Kabupaten,  dan lintas ekosistem.

 

BAB IV

LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN DAN MUATAN RTRW KABUPATEN

Bagian Kesatu

Lingkup Wilayah Perencanaan Kabupaten

Pasal 2

(1)  Lingkup wilayah perencanaan Kabupaten terdiri atas lima belas kecamatan dengan luas wilayah 4.037 (empat ribu tiga puluh tujuh) kilometer persegi sebagaimana data Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003..

(2)  Batas wilayah Kabupaten, meliputi :

  1. Sebelah Utara          :Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;
    1. Sebelah Timur          :Kabupaten Kerinci dan Kabupaten  Merangin Provinsi Jambi;
    2. Sebelah Selatan      :Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara; dan
    3. Sebelah Barat           :Dengan Samudera Hindia.

(3)  Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

  1. Kecamatan Air Rami;
  2. Kecamatan Malin Deman;
  3. Kecamatan Ipuh;
  4. Kecamatan Sungai Rumbai;
  5. Kecamatan Pondok Suguh ;
  6. Kecamatan Teramang Jaya;
  7. Kecamatan Air Dikit;
  8. Kecamatan Penarik;
  9. Kecamatan Selagan Raya;
  10. Kecamatan Teras Terunjam;
  11. Kecamatan Kota Mukomuko;
  12. Kecamatan XIV Koto;
  13. Kecamatan Lubuk Pinang;
  14. Kecamatan Air Manjuto; dan
  15. Kecamatan V Koto.

 

 

Bagian Kedua

Muatan RTRW Kabupaten

Pasal 3

 

Ruang lingkup dan muatan RTRW meliputi:

  1. tujuan, kebijakan dan strategi tata ruang wilayah;
  2. rencana struktur ruang wilayah;
  3. rencana pola ruang wilayah;
  4. penetapan kawasan strategis;
  5. arahan pemanfaatan ruang wilayah;
  6. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah; dan
  7. hak, kewajiban, dan peran masyarakat.

 

 

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi

Pasal 5

 

Kebijakan penataan ruang kabupaten meliputi:

  1. peningkatan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi dan budaya keseluruh kawasan di Kabupaten Mukomuko;
  2. pemeliharaan dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, serta mengurangi resiko bencana alam;
  3. pengoptimalan pemanfaatan ruang kawasan budidaya sesuai dengan  daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  4. peningkatan produktifitas sektor-sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lahan;
  5. pengelolaan kawasan perbatasan dengan pendekataan kesejahteraan secara serasi;
  6. perluasan peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah; dan
  7. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara

 

Pasal 6

(1)       Strategi untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi dan budaya keseluruh kawasan di kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 5 huruf a,terdiri atas:

  1. membangun, meningkatkan dan memelihara kualitas jaringan transportasi ke seluruh bagian wilayah Kabupaten;
  2. mengembangkan pembangkit tenaga listrik dan memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan yang tersedia serta memperluas jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik; dan
  3. menyediakan fasilitas pelayanan sosial ekonomi.

(2)       Strategi untuk memelihara dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, serta mengurangi resiko bencana alam, sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 5 huruf b,terdiri atas:

  1. mempertahankan  luasan kawasan hutan di kabupaten;
  2. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun kualitasnya;
  3. mencegah perusakan lingkungan hidup lebih lanjut melalui penerapan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang secara sistematis; dan
  4. mengoptimasikan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mengurangi resiko bencana.

(3)       Strategi untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan budidaya sesuai dengan  daya dukung dan daya tampung lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam  pasal 5 huruf c,terdiri atas :

  1. membatasi konversi lahan pertanian irigasi teknis untuk kegiatan budidaya lainnya;
  2. mengoptimalkan pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk kegiatan produktif;
  3. mengembangkan kawasan budidaya pertanian sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya;dan
  4. mengoptimalkan pemanfaatan kawasan budidaya pesisir untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian masyarakat.

(4)       Strategi untuk meningkatkan produktifitas sektor-sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lahan, sebagaimana dimaksud dalam  pasal 5 huruf d,terdiri atas :

  1. memperluas jaringan irigasi dan mempertahankan pertanian irigasi teknis;
  2. mengembangkan diversifikasi komoditi pertanian untuk mendukung pengembangan sektor sekunder;
  3. meningkatkan produktivitas subsektor peternakan;
  4. meningkatkan produktivitas subsektor perikanan di sepanjang wilayah pantai kabupaten;dan
  5. mengembangkan kawasan agropolitan dan minapolitan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

(5)       Strategi untuk mengelola kawasan perbatasan dengan pendekataan Kesejahteraan secara serasi, sebagaimana dimaksud dalam  pasal 5 huruf e,terdiri atas :

  1. mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung secara selektif dan bertahap sesuai prioritas dan kebutuhan;
  2. meningkatkan kerjasama pembangunan di bidang sosial, budaya, keamanan dan ekonomi dengan kecamatan, kabupaten dan propinsi yang berbatasan langsung dengan kabupaten; dan
  3. meningkatkan perlindungan sumberdaya alam, hutan dan kawasan konservasi, serta mengembangkan kawasan budidaya secara produktif bagi kesejahteraan masyarakat lokal pada kawasan perbatasan.

(6)       Strategi untuk memperluas peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah, sebagaimana dimaksud dalam  pasal 5 huruf f,terdiri atas:

  1. mempermudah mekanisme perizinan dan birokrasi iklim usaha;
  2. menyediakan informasi, sarana dan prasarana penunjang investasi;
  3. meningkatkan akses masyarakat ke sumber pembiayaan; dan
  4. mengoptimalisasi potensi lokal yang tersedia dan penggunaan kearifan lokal yang telah tumbuh lama dan telah teruji di wilayah pesisir laut.

(7)       Strategi untuk meningkatkan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, sebagaimana dimaksud dalam  pasal 5 huruf g,terdiri atas:

  1. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
  2. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
  3. mengembangkan kawasan lindung dan/atau budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun; dan
  4. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

 

BAB V

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

 

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

(1)    Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten meliputi:

  1. sistem pusat kegiatan;dan
  2. sistem jaringan prasarana.

(2)    Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Bagian Kedua

Sistem Pusat Kegiatan 

Pasal 8

(1)  Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(1) huruf a
terdiri atas:

  1. PKW yang telah ditetapkan dalam RTRWN;
  2. PKL yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi; dan;
  3. PKLp yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
  4. PPK yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan
  5. PPL yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

(2)  Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKW  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlokasi diIbukota Kabupaten Mukomuko.

(3)  Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlokasi diKecamatan Ipuh.

(4)  Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlokasi di:

  1. Penarik; dan
  2. Lubuk Pinang .

(5)  Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berlokasi di Pasar Bantal.

(6)  Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berlokasi di:

  1. Lubuk Sanai,
  2. Pondok Makmur,
  3. Lalang Luas,
  4. Teras Terunjam,
  5. Sungai Ipuh,
  6. Dusun Baru,
  7. Air Dikit
  8. Pondok Suguh,
  9. Gajah Mati,
  10. Arga Jaya, dan
  11. Talang Arah.

 

 

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 9

 

Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:

  1. sistem jaringan transportasi;
  2. sistem jaringan energi;
  3. sistem jaringan telekomunikasi;
  4. sistem jaringan sumberdaya air; dan
  5. sistem jaringan prasarana lainnya.

 

 

 

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

 

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri atas:

  1. sistem jaringan transportasi darat;
  2. sistem jaringan perkeretaapian;
  3. sistem jaringan transportasi laut;
  4. sistem jaringan transportasi udara; dan
  5. sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan.

 

Pasal 11

 

(1)  Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 10 huruf a terdiri atas:

  1. jaringan jalan;
  2. jaringan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); dan
  3. jaringan pelayanan LLAJ

(2)  Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf a terdiri atas:

  1. jaringan jalan eksisting; dan
    1. rencana pembangunan jalan baru.

(3)  Jaringan jalan eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

  1.   jaringan jalan kolektor primer  1 ( K1) meliputi:

1. Seblat-Ipuh;

2. Ipu-Bantal;

3. Bantal-Mukomuko; dan

4. Mukomuko-Batas Provinsi Sumatera Barat.

  1. jaringan jalan kolektor primer  2 ( K2) yaitu ruas Penarik – Lubuk Pinang;
    1. jaringan jalan kolektor primer  3 ( K3) meliputi:
      1. Lubuk Gedang-Agung Jaya (SP. VI);
      2. Agung Jaya (SP.VI)-Selagan Jaya (SP III);
      3. Mukomuko-Agung Jaya
      4. Mukomuko-Pondok Batu;
      5. Pondok Batu-Pondok Kopi (Simpang Yamaja); dan
      6. Mukomuko-Tanah Rekah
      7. Tanah Rekah-Teras Terunjam
      8. jaringan jalan kolektor primer  4 ( K4) meliputi:
        1. Teras Terujam-Pondok baru
        2. Pondok Baru-Lubuk Bangko
        3. Kuala Teramang-Air Bikuk;
        4. Pasar Bantal-Pondok Baru;
        5. Arga Jaya-Makmur Jaya
        6. Makmur Jaya-Air Buluh;
        7. Arga Jaya-Gajah Makmur;
        8. Gajah Makmur-Ipuh;
        9. Ipuh-TWA Air Hitam;
        10. Mekar Sari-Gajah Mati
        11. Gajah Mati-Padang Gading;
        12. Penarik-Bukit Makmur;
        13. Bukit Makmur-Wonosobo;
        14. Wonosobo-Bumi Mulya;
        15. Bumi Milya-Wonosobo
        16. Lubuk Pinang-Rawa Bangun;
        17. Lalang Luas-Pondok Makmur;
        18. Pondok Makmur-Agung Jaya
        19. Pondok Makmur-Pondok Tengah; dan
        20. Tanjung . Mulya-Lubuk Sanai-Rawa Mulya
        21. Sungai Jerinjing-Talang Buai

 

(4) Rencana pembangunan jalan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

  1. Agung Jaya (SP.VI) -Lubuk Sanai;
  2. Mukomuko-Selagan Jaya;
  3. Air Dikit-Pasar Sebelah;
  4. Pembangunan jalan baru lintas tengah dari Talang Petai-Tunggal Jaya-Sungai Jerinjing-Talang Buai- Bukit Makmur-Talang Arah-Gajah Makmur; dan
  5. Sekaligus menghubungkan rencana pembangunan Mukomuko Outer Ring Road  (MOR) Arga Jaya-Bukit Makmut-Gajah Makmur-Talang Arah-Bukit Makmur-Talang Buai-Sungai Jerinjing-Talang Buai-Sungai Jerinjing-Tunggal jaya-Talang Petai-Lubuk Pinang.

 

Pasal 12

 

Jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)  huruf b  penumpang terdiri atas:

  1. pengembangan terminal penumpang Tipe B di Ipuh;
  2. pengembangan terminal penumpang Tipe B di Lubuk Pinang;
  3. pengembangan terminal Tipe C di Kota Mukomuko dan Penarik;
  4. pengembangan terminal Tipe C di Penarik; dan
  5. pengembangan terminal barang di Perkotaan Mukomuko.

 

Pasal 13

 

Jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)  huruf c  adalah trayek Angkutan Desa

 

 

 

Pasal 14

 

(1)      Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b ditujukan untuk meningkatkan kegiatan perekonomian daerah, angkutan barang dan angkutan penumpang serta keterpaduan antar moda transportasi.

(2)      Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

  1.    pembangunan rel  kereta api ruas  Bengkulu – Mukomuko – Padang;
  2.    pembangunan stasiun kereta api penumpang di Kota Mukomuko; dan
  3.    pembangunan stasiun kereta api barang di Mukomuko.

 

Pasal 15

 

(1)       Sistem transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 10 huruf c terdiri atas:

a. tatanan kepelabuhan; dan

b. alur pelayaran.

(2)       Tatanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pelabuhan pengumpan di Ipuh dan Bantal.

(3)       Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

  1. Pulau Baai;
  2. Pulau Enggano;
  3. Mukomuko;
  4. Linau; dan
  5. Mentawai

 

Pasal 16

 

(1)       Sistem transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 10 huruf d terdiri atas:

  1. tatanan kebandarudaraan; dan
  2. ruang udara untuk penerbangan.

(2)       Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bandar udara pengumpan Mukomuko di Kecamatan Kota Mukomuko.

(3)       Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

 

Paragraf 2

Sistem Jaringan Energi

Pasal 17

 

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

  1. pembangkit tenaga listrik; dan
  2. jaringan prasarana listrik.

 

(2) Pembangkit listrik  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

  1. Pembangkit listrik tenaga diesel yang berlokasi di Kecamatan Kota Mukomuko; dan
  2. Pembangkit listrik tenaga dieselIpuh Baru yang berlokasi di Kecamatan Pondok Suguh.

(3) Jaringan prasarana listrik  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan transmisi saluran udara tegangan menengah (SUTM) 150 (seratus lima puluh) kilovolt.

 

Paragraf 3

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 18

 

(1)  Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi jaringan teresterial dan jaringan satelit.

(2)  Rencana pengembangan jaringan teresterial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

  1. pengembangan  jangkauan pelayanan dan kualitas pelayanan jaringan telepon kabel sesuai dengan kebutuhan serta arah pengembangan kabupaten; dan
  2. pengembangan sistem jaringan kabel telekomunikasi bawah tanah dengan sistem ducting dan terpadu dengan sistem jaringan bawah tanah lainnya.

(3)  Rencana pengembangan jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

  1. pengaturan pola penyebaran titik lokasi menara telekomunikasi didasarkan pada sifat lingkungan, kepadatan bangunan serta kepadatan jasa telekomunikasi;
  2. pengembangan menara telekomunikasi yang sesuai dengan kaidah penataan ruang wilayah, keamanan dan ketertiban, lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya;
  3. penggunaan menara bersama sebagaimana diatur dalam peraturan penggunaan menara bersama;
  4. penertipan menara selular yang tidak sesuai ketentuan rencana wilayah;
  5. penyusunan rencana induk pengaturan menara telekomunikasi di Kabupaten Mukomukodengan memperhatikan tata ruang wilayah; dan
  6. dalam kondisi darurat akibat bencana alam dan terjadi pemadaman listrik maka pengoperasian menara telekomunikasi direncanakan dengan menggunakan sumber energi dari tenaga matahari.

(4)  Pengembangan jaringan telekomunikasisatelit sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)  berupa pengembangan menara base transifer system (BTS) di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Mukomuko.

(5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan menara telekomunikasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sumberdaya Air

Pasal 19

 

(1)   Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d terdiri atas:

  1. sistem wilayah sungai;
  2. sistem jaringan irigasi;
  3. sistem jaringan air baku; dan
  4. sistem pengendalian banjir.

(2)   Sistem wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengelolaan Wilayah Sungai (WS) Teramang-Muar yang mencakup:

  1. daerah aliran sungai Manjuto;
  2. daerah aliran sungai Selagan;
  3. daerah aliran sungai Dikit;
  4. daerah aliran sungai Pelatun Gedang;
  5. daerah aliran sungai Bakal Kecil;
  6. daerah aliran sungai Bantal;
  7. daerah aliran sungai Bakal Gedang;
  8. daerah aliran sungai Pinang;
  9. daerah aliran sungai Seblat;
  10. daerah aliran sungai Teramang;
  11. daerah aliran sungai Retak;
  12. daerah aliran sungai Muar;

m. daerah aliran sungai Buluh; dan

  1. daerah aliran sungai Rami.

(3)   Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a.  sistem irigasi Air Manjuto, di Kecamatan Air Manjuto;

b. sistem irigasi  Air  Selagan dan Air Dikit, di Kecamatan Teras Terunjam dan di bagian hilir di Kecamatan Air Manjuto;

c.  sistem irigasi Air Bantal dan Air Teramang, di Kecamatan Pondok Suguh; dan

d.  sistem irigasi Air  Ipuh dan Air Retak, di Kecamatan Ipuh.

(4)   Sistem jaringan air baku  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

  1. bendunganAir Manjuto di Kecamatan V Koto; dan
  2. sungai-sungai yang terdiri atas Sungai Air Manjuto, Air Selagan dan Air Teramang.

(5)   Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup pembangunan/pengembangan Waduk Air Manjuto kiri dan kanan di  Kecamatan V Koto.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 20

 

(1)   Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e terdiri atas:

  1. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI);
  2. sistem prasarana lingkungan; dan
  3. sistem fasilitas pendukung.

(2)   Rencana pembangunan PPP dan PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

  1. Sungai Muar di Kecamatan Ipuh;
  2. Air Rami di Kecamatan Air Rami;
  3. Bantal di Teramang Jaya;
  4. Talang Rio di Kecamatan Air Rami; dan
  5. Bandar Ratu di Kecamatan Kota Mukomuko.

(3)   Sistem prasarana lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf  b meliputi:

  1. sistem jaringan drainase;
  2. sistem pengelolaan persampahan;
  3. sistem pengolahan limbah terpadu (IPLT); dan
  4. jalur evakuasi bencana.

(4)   Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf aberada di kawasan pemukiman di seluruh kecamatan, meliputi:

  1. pembangunan sistem drainase pemukiman;
  2. perbaikan dan pemeliharaan saluran drainase;
  3. penyesuaian elevasi saluran drainase; dan
  4. pengendalian banjir di Kota Mukomuko.

(5)   Sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:

  1. tempat pemrosesan akhir (TPA) Zona 1 dengan sistem sanitary landfill, untuk melayani wilayahXIV Koto, V Koto, Lubuk Pinang dan Air Manjuto;
  2. tempat pemrosesan akhir (TPA)Zona 2dengan sistem sanitary landfill, untuk melayani wilayah. Kota Mukomuko, Air Dikit, Penarik Teras Terunjam dan Selagan Raya;
  3. tempat pemrosesan akhir (TPA)Zona 3 dengan sistem sanitary landfill, untuk melayani wilayah Pasar Bantal, Pondok Suguh dan Sungai Rumbai;
  4. tempat pemrosesan akhir (TPA)Zona 4 dengan sistem sanitary landfill, untuk melayani wilayah Air Rami, Malin Deman dan Ipuh; dan;

(6)   Sistem pengelolaan limbah terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf cdilakukan secara komunal meliputi:

  1. IPLT Kecamatan Air Dikit;
  2. IPLT Kecamatan Malin Deman;
  3. IPLT Kecamatan Pondok Suguh;
  4. IPLT Kecamatan Selagan Raya;
  5. IPLT Kecamatan XIV Koto;
  6. IPLT Kecamatan Kota Mukomuko;
  7. IPLT Kecamatan Penarik;
  8. IPLT Kecamatan Ipuh; dan
  9. IPLT Kecamatan Lubuk Pinang.

 

(7)   Prasarana jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d,  meliputi:

  1. titik lokasi ruang evakuasi; dan
  2. rencana jalur evakuasi.

(8)   Rencana titik lokasi ruang evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, meliputi:

  1. titik kumpul di setiap kelurahan untuk mempermudah proses evakuasi yang merupakan tempat yang dianggap sebagai tempat yang masih aman dan tempat pengungsian akhir.
  2. lokasi ruang evakuasi berada jauh dari pusat bencana seperti ruang luar di sekitar Kecamatan Ipuh, Kecamatan Kota Mukomuko, Kecamatan Lubuk Pinang, Kecamatan Penarik, dan Kawasan TNKS.

(9)   Rencana jalur evakuasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) huruf b dengan mengikuti jalur jalan utama eksisting yang telah ada menuju lokasi ruang evakuasi.

(10) Jalur evakuasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (9) didukung dengan:

  1. penanda/perambuan sebagai penunjuk arah jalur evakuasi;
  2. mengembangkan jalan eksisting;
  3. mengintegrasikann/menghubungkan jalan eksisting dan menambah jalan baru sebagai rencana jalur penyelamatan dengan fasilitas perlindungan dan sistem wilayah secara umum; dan
  4. meningkatkan kualitas jalan yang ada menjadi jalan evakuasi.

(11) Sistemfasilitas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

  1. fasilitas pendidikan;
  2. fasilitas kesehatan;
  3. fasilitas peribadatan;
  4. fasilitas sosial, olah raga dan rekreasi;
  5. fasilitas pelayanan pemerintah; dan
  6. fasilitas perdagangan dan jasa.

 

 

 

BAB VI

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

 

(1)  Rencana pola ruang terdiri atas:

  1. kawasan lindung; dan
  2. kawasan budidaya.

(2)  Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000  sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian  tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Kawasan Lindung

                                                                      Pasal 22

 

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 21 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

  1. kawasan hutan lindung;
  2. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya;
  3. kawasan perlindungan setempat;
  4. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
  5. kawasan rawan bencana alam;
  6. kawasan lindung geologi; dan
  7. kawasan lindung lainnya.

 

 

 

Paragraf 1

Kawasan Hutan Lindung

Pasal 23

 

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 22 huruf a meliputi Taman Nasional Kerinci Seblat  dengan luas kurang lebih 131.341 (seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat puluh satu) hektar.

 

 

Paragraf 2

 

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahnya

 

Pasal 24

 

(1)  Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 22 huruf b adalah Kawasan resapan air  dilakukan oleh Taman Nasional Kerinci Seblat meliputi Kecamatan V Koto, Kecamatan Selagan Raya, Kecamatan Penarik, Kecamatan Pondok Suguh, Kecamatan Sungai Rumbai, dan Kecamatan Malin Deman.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 25

 

(1)  Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam 22 huruf c terdiri atas:

  1. kawasan sempadan pantai;
  2. kawasan sempadan sungai;
  3. kawasan sekitar danau atau waduk; dan
  4. kawasan ruang terbuka hijau.

(2)  Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah daratan di Kabupaten Mukomuko.

(3)  Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Air Rami, Air Buluh, Air Ipuh, Air Retak, Air Hitam, Air Teramang, Air Bantal, Air Selagan dan Air Manjuto.

(4)  Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Danau Nibung dan Danau Lebar.

(5)  kawasan ruang terbuka hijau ditentukan paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) ruang terbuka hijau publik dan 10% (sepuluh persen) ruang terbuka hijau privat.

(6)  Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan perlindungan setempat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

Pasal 26

 

(1)  Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d terdiri atas:

  1. cagar alam;
  2. taman nasional; dan
  3. taman wisata alam.

(2)   Cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

  1. Cagar Alam Mukomuko I;
  2. Cagar Alam Mukomuko II;
  3. Cagar Alam Air Rami I; dan
  4. Cagar Alam Air Rami II .

(3)       Taman nasionalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  bmeliputi Taman Nasional Kerinci Sebelat.

(4)       Taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Taman Wisata Alam Air Hitam.

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 27

 

(1)  Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e  meliputi kawasan rawan banjir.

(2)  Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

  1. Desa Gajah Makmur Kecamatan Ipuh
  2. Desa Talang Arah Kecamatan Ipuh
  3. Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang; dan
  4. Desa Tanah Harapan Kecamatan Kota Mukomuko.

 

 

Paragraf 6

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 28

 

(1)   Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f  berupa kawasan rawan bencana alam geologi yang terdiri atas:

  1. kawasan rawan gempa;
  2. kawasan rawan tsunami;
  3. kawasan rawan abrasi; dan
  4. kawasan rawan gerakan tanah.

(2)   Kawasan rawan gempa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a gempa meliputi di seluruh kawasan Kabupaten Mukomuko.

(3)   Kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kawasan Kabupaten Mukomuko yang bertopologi rendah di tepi pantai.

(4)  Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi jalur Ipuh-Bantal-Mukomuko perbatasan Sumatera Barat.

(5)  Kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Kecamatan Malin Deman, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Pondok Suguh, Kecamatan Teramang Jaya, Kecamatan Ipuh, Kecamatan Selagan Raya, dan Kecamatan V Koto.

 

 

Paragraf 7

Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 29

 

(1)  Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g  berupa kawasan lindung laut untuk melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alami bagi kepentingan plasma nutfah, keperluan pariwisata dan ilmu pengetahuan.

(2)  Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan perlindungan terumbu karang di sekitar Ipuh dan Muara Air Bantal.

 

Bagian Ketiga

Kawasan Budidaya

Pasal 30

 

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)  huruf b  terdiri atas:

  1. kawasan peruntukan hutan produksi;
  2. kawasan peruntukan pertanian;
  3. kawasan peruntukan perikanan;
  4. kawasan peruntukan pertambangan;
  5. kawasan peruntukan industri;
  6. kawasan peruntukan pariwisata;
  7. kawasan peruntukan permukiman; dan
  8. kawasan peruntukan lainnya.

 

 

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 31

 

(1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:

  1. kawasan peruntukan hutan produksi terbatas;
  2. kawasan peruntukan hutan produksi tetap; dan
  3. kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi.

(2) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:

a.   Air Manjuto dengan luas kurang lebih 10.764 (sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh empat) hektar;

b.   Air Ipuh II dengan luas kurang lebih 20.667 (dua puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh) hektar;

c.   Air Ipuh I dengan luas kurang lebih 20.545 (dua puluh ribu lima ratus empat puluh lima) hektar; dan

d.   Lebong Kandis dengan luas kurang lebih 4.192 (empat ribu seratus sembilan puluh dua) hektar.

(3) Kawasan peruntukan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:

  1. Air Teramang dengan luas kurang lebih 4.854 (empat ribu delapan ratus lima puluh empat) hektar;
  2. Air Dikit dengan luas kurang lebih 2.730 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh) hektar; dan
  3. Air Rami dengan luas kurang lebih 4.192 (empat ribu seratus sembilan puluh dua) hektar.

(4) Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Hutan Produksi Khusus Pusat Latihan Gajah Seblat seluas 587 (lima ratus delapan puluh tujuh) hektar

 

 

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 32

 

(1)  Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:

  1. kawasan budidaya tanaman pangan;
  2. kawasan budidaya tanaman hortikultura;
  3. kawasan budidaya perkebunan; dan
  4. kawasan budidaya peternakan.

(2)  Kawasan peruntukan budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Air Manjuto, Kecamatan Lubuk Pinang, Kecamatan V Koto, Kecamatan XIV Koto, dan Kecamatan Selagan Raya dengan luas kurang lebih 26.213 (dua puluh enam ribu dua ratus tiga belas) hektar.

(3)  Kawasan peruntukan hortikultura seluas 22.714 (dua puluh dua ribu tujuh ratus empat belas) hektar tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Mukomuko.

(4)  Kawasan budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di seluruh Kecamatan di Kabupaten Mukomuko dengan luas kurang lebih 76.889 (tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) hektar.

(5)  Kawasan budidaya peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Mukomuko.

(6)  Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya akan ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

 

 

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 33

 

(1)  Kawasan perikanan dikembangkan pada wilayah kawasan yang secara teknis, sosial, dan ekonomi memiliki potensi untuk kegiatan perikanan.

(2)  Rencana kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c  meliputi:

  1. kawasan perikanan tangkap;
  2. kawasan perikanan budidaya; dan
  3. kawasan pengolahan ikan.

 

 

 

Pasal 34

 

(1)    Rencana pengembangan kawasan perikanan tangkap di Kabupaten Mukomuko dikembangkan di sepanjang perairan umum seperti laut, sungai, waduk, dan danau.

(2)   Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi Kecamatan XIV Koto , Kecamatan Penarik, Kecamatan Air Rami, dan Kecamatan Lubuk  Pinang.

(3)   Kawasan Perikanan Budidaya Air Payau meliputi Kecamatan Kota Mukomuko dan Kecamatan XIV Koto.

(4)    Pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan perikanan berupa pembenihan dan pembesaran yang terdapat di Kecamatan XIV Koto , Kecamatan Penarik, Kecamatan Air Rami, dan Kecamatan Lubuk  Pinang.

(5)   Kawasan peruntukan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dilakukan dengan mengembangkan sarana dan prasarana pasar dan pengolahan ikan berada di Kecamatan Kota Mukomuko, Teramang Jaya, Kecamatan Ipuhdan Kecamatan Air Rami.

 

Paragraf 4

Kawasan Peruntuk Pertambangan

Pasal 35

 

(1)  Kawasan peruntukan pertambangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d adalah pertambangan mineral batuan dan batubara yang terdapat di Kecamatan V Koto, Kecamatan Malin Deman, Kecamatan Penarik, Kecamatan Teramang Jaya, Kecamatan Pondok Suguh, Kecamatan Air Rami, dan Kecamatan Sungai Rumbai.

(2)    Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan peruntukan penambangan diatur dalam Peraturan Bupati.

 

 

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 36

 

(1)  Kawasan peruntukan  industrisebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e terdiri atas:

  1. industri menengah; dan
  2. industri kecil dan mikro.

(2)  Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa industri pengolahan crude palm oil (CPO) di Kecamatan Lubuk Pinang, Kecamatan Penarik, Pondok Suguh, dan Kecamatan Ipuh, Selagan Raya ( Desa Talang Medan dan Desa Lubuk Sahung), Teras Terunjam, Teramang Jaya.

(3)  Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di seluruh kecamatan Kabupaten Mukomuko

 

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 37

 

(1)  Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f terdiri atas:

  1. kawasan wisata alam;
  2. kawasan wisata budaya; dan
  3. kawasan wisata buatan.

(2)  Kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

  1. Danau Nibung;
  2. Danau Lebar;
  3. Telaga Biru;
  4. Air terjun Lalang Luas;
  5. Pantai Air Rami;
  6. Pantai Indah;
  7. Air Hitam;dan
  8. Air Terjun Desa Air Berau.
  9. Air Terjun Talang Buai
  10. Pantai Kuala Teramang, Bantal
  11. Pantai Batu Kumbang Ipuh

(3)  Kawasan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

  1. Benteng Anna;dan
  2. Desa Air Berau.

 

(4)  Kawasan wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

  1. Taman Teratai Indah;dan
  2. Bendungan Air Manjuto.

 

 

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 38

(1)  Kawasan peruntukan permukiman  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g terdiri atas:

  1. permukiman perkotaan; dan
  2. permukiman perdesaan.

(2)  Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

  1. Kota Mukomuko;
  2. Lubuk Pinang;
  3. Penarik;dan
  4. Ipuh.

(3)  Permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berlokasi di seluruh desa dengan luas kurang lebih 43.252 (empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh dua) hektar, yang meliputi 149 (seratus Empat Puluh Sembilan) desa dan 3 (tiga) kelurahan.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 39

 

Kawasan peruntukan  lainnya  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h berupa kawasan pertahanan dan keamanan negara, meliputi::

  1. pos TNI AL di Perkotaan Mukomuko; dan
    1. Kodim di Kota Mukomuko; dan
    2. Koramil di kecamatan-kecamatan wilayah Perkotaan Mukomuko.

 

 

BAB VII

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 40

 

(1)           Kawasan strategis yang ada di Kabupaten, terdiri atas:

  1. kawasan strategis nasional; dan
  2. kawasan strategis kabupaten.

(2)          Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat.

(3)          Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa kawasan strategis dari segi sosial ekonomi, yang meliputi:

  1. kawasan strategis agropolitan di Kecamatan Kota Mukomuko, Air Manjuto, Kecamatan XIV Koto, dan Kecamatan Lubuk Pinang; dan
  2. kawasan strategis minapolitan di Pasar Bantal Kecamatan Teramang Jaya, Kecamatan Lubuk Pinang dan Kecamatan XIV Koto.

(4)          Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta kawasan strategis dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III  yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(5)          Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten Mukomuko disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.

(6)          Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

 

 

BAB VIII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 41

 

(1)  Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten disusun berdasar  rencana struktur ruang dan   pola ruang.

(2)  Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.

(3)  Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 42

 

(1)  Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2)  Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.

(3)  Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

BAB IX

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

 

(1)  Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten;

(2)  Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

  1. Ketentuan umum peraturan zonasi;
  2. Ketentuan perizinan;
  3. Ketentuan insentif dan disinsentif; dan
  4. Arahan sanksi.

 

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Paragraf 1

Pasal 44

 

(1)   Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43  ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun peraturan zonasi.

(2)   Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  terdiri atas:

  1. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
  2. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
  3. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana.

 

Pasal 45

 

(1)   Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a meliputi:

  1. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung;
  2. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
  3. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
  4. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam pelestarian alam dan cagar budaya;
  5. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana; dan
  6. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi.

(2)   Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) huruf b meliputi:

  1. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian;
  2. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan;
  3. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
  4. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata;
  5. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman; dan
  6. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya.

(3)   Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) huruf c meliputi:

  1. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan transportasi;
  2. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan prasarana energi;
  3. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sekitar prasarana telekomunikasi;
  4. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan sumber daya air; dan
  5. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang/sekitar prasarana lingkungan.

 

 

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Lindung

Pasal 46

 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

  1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan yang bersifat komplementer terhadap fungsi hutan lindung sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
    2. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan.
    3. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
      1. pembangunan prasarana transportasi yang melintasi hutan lindung; dan
      2. kegiatan penambangan.
      3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
        1. membangun kawasan permukiman;
        2. melakukan kegiatan pertanian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
        3. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.

 

Pasal 47

 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf  b ditetapkan sebagai berikut:

  1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. penanaman tanaman yang mempunyai daya serap air tinggi;
    2. wisata alam; dan
    3. penyediaan sumur resapan air.
    4. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
      1. permukiman dengan persyaratan tingkat kerapatan bangunan rendah (KDB maksimum 20% dan KLB maksimum 40%) yang dilengkapi dengan sumur-sumur resapan; dan
      2. kegiatan perkebunan yang mempunyai daya serap air tinggi.
      3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
        1. kegiatan budidaya yang menggangu fungsi kawasan; dan
        2. permukiman skala menengah dan besar.

Pasal 48

 

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c merupakan sempadan sungai, danau, dan waduk ditetapkan sebagai berikut:

  1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkanmeliputi:
    1. pembangunan sarana yang mendukung fungsi sempadan sungai;
    2. pembangunan prasarana lalu lintas air danbangunan pengambilan, pembuangan air, serta sarana pengendali sungai; dan
    3. kegiatan kehutanan yang mendukung fungsi lindung.
    4. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkanbersyarat meliputi:
      1. kegiatan budidaya pertanian hortikultur secara terbatas;
      2. kegiatan budidaya perikanan secara terbatas; dan
      3. kegiatan budidaya perkebunan skala terbatas.
      4. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu mendirikan bangunan yang mengganggu fungsi sempadan sungai yang berada di:
        1. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
        2. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai;
        3. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai;
        4. daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi; dan
        5. daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk.
        6. ketentuan zonasi untuk kawasan sempadan pantai meliputi:
          1. dilarang menutup akses masyarakat terhadap pesisir pantai, sempadan, dan kepentingan publik lainnya;
          2. untuk melindungi kepentingan publik, perizinan pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah yang meliputi keseluruhan pulau kecil tidak diperkenankan; dan
          3. lebar sempadan pantai paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang laut tertinggi ke arah darat.

 

Pasal 49

 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d meliputi kawasan koridor yang mewakili ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam yang dilindungi ditetapkan dengan ketentuan diperbolehkan hanya untuk kegiatan penelitian dan penangkaran flora dan fauna terkait.

 

Pasal 50

 

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e meliputi:

  1. kegiatan yang diperbolehkan hanya untuk konservasi dan penelitian; dan
  2. harus mempunyai sarana dan prasarana pengendali banjir, sistem peringatan dini, serta jalur evakuasi.

 

Pasal 51

 

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf f meliputi:

  1. kawasan yang dilindungi ditetapkan dengan ketentuan diperbolehkan hanya untuk kegiatan konservasi dan penelitian;
  2. harus mempunyai sarana dan prasarana pengaman pantai, sistem peringatan dini, serta jalur evakuasi; dan
  3. ekosistem yang dikembangkan berupa vegetasi pantai yang berfungsi sebagai soft structure pengaman pantai untuk wilayah pantai.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Budidaya

Pasal 52

 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

  1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkanmeliputi:
    1. kegiatan pertanian dengan sub sektornya berupa tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan darat dan holtikultura;
    2. pembangunan prasarana wilayah; dan
    3. pembangunan sarana dan prasarana permukiman perdesaan.
    4. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan perkebunan skala besar dengan syarat didukung oleh studi kelayakan dan studi analisis mengenai dampak lingkungan; dan
    5. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkanyaitu semua kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 53

 

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b ditetapkan sebagai berikut:

  1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan penambangan;

 

  1. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan;
  2. kegiatan pertambangan harus diikuti dengan kegiatan reklamasi dan rehabilitasi pasca tambang untuk memulihkan fungsi kawasan; dan
  3. pemberian izin pertambangan harus disesuaikan dengan daya dukung lingkungan utama yang didasari dengan kajian AMDAL.

 

Pasal 54

 

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c ditetapkan sebagai berikut:

  1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan industri;
  2. pada kawasan industri diperkenankan adanya permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  3. setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan, sistem pengelolaan limbah, dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi AMDAL;
  4. untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan, pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis;
  5. pengembangan zona industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (green belt) sebagai penyangga antarfungsi kawasan serta sarana pengolahan limbah;
  6. sistem pengelolaan limbah di kawasan peruntukan industri berupa sistem instalasi pengelolaan limbah terpadu;
  7. limbah dilarang dibuang ke perairan atau dipendam di dalam tanah secara langsung tanpa melalui proses pengolahan limbah terlebih dahulu;
  8. lokasi kawasan industri tidak boleh berbatasan langsung dengan kawasan permukiman; dan
  9. pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran aksesibilitas.

Pasal 55

 

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d ditetapkan sebagai berikut:

  1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkanyaitu pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan wisata;
  2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkanbersyarat yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang bukan kegiatan wisata dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan; dan
  3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

 

Pasal 56

 

(1)    Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf e meliputi:

  1. peraturan zonasi untuk kawasan permukiman perkotaan; dan
  2. peraturan zonasi untuk kawasan permukiman perdesaan

(2)    Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

  1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana pendukung fungsi kawasan perumahan, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan industri, kawasan pariwisata, ruang evakuasi bencana, dan ruang terbuka hijau;
  2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan pemanfaatan ruang non perkotaan dengan syarat menunjang fungsi kawasan; dan
  3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

 

(3)    Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:

  1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana pendukung fungsi kawasan permukiman perdesaan;
  2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan pemanfaatan ruang perkotaan dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan; dan
  3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

 

Pasal 57

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf f ditetapkan sebagai berikut:

  1. kegiatan diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional; dan
  2. kawasan diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba system persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan.

 

Paragraf 4

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan Sekitar Prasarana

Pasal 58

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar jaringan jalan transportasi  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

  1. disepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi tidak diperbolehkan adanya kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional;
  2. bangunan di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi harus memilki sempadan bangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  3. lebar ruang pengawasan jalan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  4. lokasi terminal tipe B dan C diarahkan pembangunannya di lokasi yang strategis dan memiliki akses ke jalan kolektor primer sesuai peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 59

 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b meliputi:

  1. dilarang mendirikan bangunan dalam kawasan sempadan jaringan listrik SUTUT, SUTET, dan SUTM yang dapat mengganggu keamanan jaringan listrik maupun orang dalam bangunan tersebut;
  2. dilarang melakukan kegiatan di sekitar prasarana pembangkit listrik maupun gardu induk distribusinya yang dapat membahayakan berfungsinya prasarana energi tersebut; dan
  3. pada kawasan dibawah jaringan listrik SUTUT, SUTET, dan SUTM masih dimungkinkan/diperbolehkan kegiatan yang tidak intensif, diantaranya untuk kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, RTH, perikanan, dan peternakan.

 

Pasal 60

 

Peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf c meliputi:

  1. tidak diperbolehkan adanya bangunan rumah dalam kawasan sekitar sistem prasarana telekomunikasi yang dapat mengganggu keamanan orang dalam bangunan tersebut; dan
  2. menggunakan menara telekomunikasi secara bersama – sama diantara penyedia layanan komunikasi (provider).

 

Pasal 61

 

Peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf d berlaku mutatis mutandis untuk peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 48.

 

Pasal 62

 

Peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang/sekitar prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf e berupa tempat pengolahan akhir sampah (TPA) ditetapkan sebagai berikut:

a.    TPA tidak diperbolehkan dibangun dalam radius kurang dari 1 (satu) kilometer dari kawasan permukiman; dan

b.    TPA dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan sampah.

Pasal 63

 

Ketentuan lebih lanjut dan terinci tentang peraturan zonasi diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga 

Ketentuan Perizinan

Pasal 64

 

(1)   Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

(2)   Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.

(3)   Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 65

 

(1)   Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di kabupaten  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), terdiri atas:

  1. Izin Pemanfaatan Ruang (IPR);
  2. Izin Lokasi;
  3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
  4. Izin Undang-Undang Gangguan/HO.

(2)   Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

 

 

Bagian Keempat  

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 66

 

(1)   Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.

(2)   Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(3)    Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi,atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

 

Pasal 67

 

(1)   Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

(2)   Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

 

Pasal 68

 

(1)   Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dalam bentuk:

  1. Kemudahan untuk mendapatkan ijin/perpanjangan izin usaha pemanfaatan ruang bagi kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
  2. Kemudahan untuk mendapatkan dukungan prasarana dan sarana yang menunjang usaha produktif;
  3. Kemudahan mendapatkan kredit usaha atau kegiatan ekonomi yang menunjang fungsi kawasan;
  4. Jaminan perlindungan terhadap kegiatan penyelenggaraan sewa ruang atau lahan; dan
  5. Pemberian kompensasi kepada masyarakat yang dirugikan dengan diterapkannya rencana tata ruang wilayah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(2)   Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

 

Pasal 69

 

(1)   Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dalam bentuk:

  1. Tidak diberikan izin atau perpanjangan izin kegiatan pemanfaatan ruang bagi kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
  2. Tidak diberikan prasarana dan sarana pendukung pada kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;

(2)   Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

 

Bagian Kelima

Arahan Sanksi Administratif

Pasal 70

 

(1)   Sanksi dikenakan kepada  setiap orang yang melakukan pelanggaran penataan ruang.

(2)   Pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

  1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
  2. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfatan ruang yang diberikan;
  3. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan; dan
  4. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

(3)   Pelanggaranpemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

  1. peringatan tertulis;
  2. penghentian sementara kegiatan;
  3. penghentian sementara pelayanan umum;
  4. penutupan lokasi;
  5. pencabutan izin;
  6. pembatalan izin;
  7. pembongkaran bangunan;
  8. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  9. denda administratif.

 

Pasal 71

 

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69ayat (3) huruf a diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.

 

Pasal 72

 

Penghentian kegiatan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf b dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

  1. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
  2. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;

 

  1. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
  2. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
  3. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

 

Pasal 73

 

Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69ayat (3) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

  1. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
  2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
  3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
  4. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
  5. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
  6. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

 

Pasal 74

 

Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

  1. penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
  2. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
  3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
  4. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
  5. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

 

Pasal 75

 

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69ayat (3) huruf e dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

  1. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
  2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
  3. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
  4. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
  5. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin, dan memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
  6. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Pasal 76

 

Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69ayat (3) huruf f dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

  1. membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
  2. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
  3. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
  4. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
  5. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
  6. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.

 

Pasal 77

 

Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69ayat (3) huruf g dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

  1. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
  2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
  3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
  4. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.

 

Pasal 78

 

Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69ayat (3) huruf h dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

  1. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
  2. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
  3. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
  4. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
  5. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
  6. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
  7. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.

 

Pasal 79

 

(1)     Denda administratif sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 69 ayat (3) huruf I dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif dan besarannya ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah kabupaten.

(2)     Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

 

 

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 103

 

(1)  Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

(2)  Dalam hal Penyelesaian sengketa tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Pasal 80

 (1)     Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD Kabupaten.

(2)     Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD Kabupaten sebagaiman dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

(3)     Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu pada peraturan perundang- undangan.

 

Pasal 81

 

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

  1. mengetahui rencana tata ruang;
  2. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibatpenataan ruang;
  3. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
  4. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
  5. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
  6. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

 

 

Bagian Kesatu

Pasal 82

 

Dalam rangka pemenuhan hak masyarakat untuk mengetahui RTRW, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

  1. menempatkan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten dalam lembaran daerah;
  2. mengumumkan dan menyebarluaskan RTRW Kabupaten melalui penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut;
  3. mengumumkan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten beserta ketentuan pelaksanaannya melalui media cetak, elektronik atau forum pertemuan; dan
  4. menyediakan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten beserta peta rencana tata ruangnya secara lengkap dan terbuka pada dinas, badan, kantor kecamatan dan kantor kelurahan.

 

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 83

 

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

a.     menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

b.     memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;

c.     mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan

d.     memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundangundangan

dinyatakan sebagai milik umum.

 

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 84

 

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap :

a.  perencanaan tata ruang;

b.  pemanfaatan ruang; dan

c.  pengendalian pemanfaatan ruang.

 

Pasal 85

 

(1)    Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a meliputi:

a.    memberikan masukan dalam:

1.    persiapan penyusunan rencana tata ruang;

2.    penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;

3.    pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;

4.    perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau

5.    penetapan rencana tata ruang.

b.    kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

(2)    Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b meliputi:

a.    pemberian masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;

b.    kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;

c.     kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

d.    peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e.    kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan

f.     kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)    Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c meliputi:

a.    pemberian masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;

b.    keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

c.     pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan

d.    pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

 

Pasal 86

 

(1) Tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang meliputi:

a.    menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan rencana tata ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan

b.    kerja sama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)  Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang meliputi;

a.    menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;

b.    kerja sama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c.     pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan

d.    penaatan terhadap izin pemanfaatan ruang.

(3)  Tata cara peran masyarakat dalam pengendalian tata ruang meliputi:

a.    menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat yang berwenang;

b.    memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang;

 

c.     melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan

d.    mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

 

 

 

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 87

 

Ketentuan Penyidikan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu pasal 68 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

 

 

 

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 88

 

Ketentuan Pidana diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu pasal 69 sd. Pasal 75 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

 

 

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89

                                                                                      

(1)  Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2)  Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

  1. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  2. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
    1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
    2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
    4. pemanfaatan ruang  yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
    5. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

 

 

 

 

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 87

 

(1)     Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(2)     Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa :

  1. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  2. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
  3. perubahan penetapan batas kawasan dan/atau wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

(3)  Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten dilengkapi dengan Buku  Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4)  Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat perda ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

 

Selengkapnya di :

http://bengkulu.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/08/perda_6_2012_baru-mukomuko.pdf

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>